PELANGIKOIN LOUNGE – Pajak merupakan salah satu jenis pilar penting dalam perekonomian sebuah negara. Tanpa pajak, sulit untuk sebuah negara untuk membiayai kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya. Pajak yang kita bayarkan setiap tahunnya, akan masuk ke dalam penerimaan negara.
Fasilitas umum maupun infrastruktur yang ada di dalam negeri banyak yang di biayai dari pajak. Tidak sampai disitu, wakil rakyat alias Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pejabat tinggi pemerintah lainnya, juga di gaji lewat pajak yang kita bayarkan.
Di Indonesia pajak merupakan kewajiban yang harus di bayarkan oleh setiap warga negara. Kewajiban membayar pajak tertuang dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan undang-undang”.
Untuk lebih jauh memahami tentang pajak, berikut IDN Times mengulasnya untuk kamu!
1. Pajak adalah kontribusi wajib masyarakat
Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Tidak mendapat imbalan langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.
Maka dari itu, adanya pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan masyarakat dan menjadi sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan negara. Jadi, masyarakat juga dapat merasakan dan menikmati efek dari pembangunan ini. Poker Online
Selain itu, pajak juga merupakan penghubung antara pendapatan, pemilik, harga beli suatu barang, dan sebagainya yang terkait dengan pajak.
2. Dari masyarakat untuk masyarakat
Wajib pajak di berlakukan untuk masyarakat yang tinggal pada suatu negara dan pembayaran pajak tersebut di gunakan untuk membangun kepentingan umum dan negara, sehingga pajak bisa di katakan dari masyarakat dan akan kembali lagi ke masyarakat.
Hal inilah yang termasuk manfaat dalam membayar pajak. Jadi, manfaatnya dapat di rasakan oleh kedua pihak, yaitu masyarakat dan negara.
3. Fungsi-fungsi pajak
Tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat, pajak juga memiliki 4 fungsi, di mana fungsi tersebut berguna bagi segala aspek kenegaraan, di antaranya adalah:
Pertama, fungsi anggaran (budgeter). Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki tujuan untuk menyeimbangkan antara pengeluaran negara dan pendapatan negara.
Kedua, fungsi mengatur (regulasi), yakni untuk mengatur jalannya pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pemerintah. Jadi, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya.
Ketiga, fungsi pemerataan (pajak distribusi). Pajak di gunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti fasilitas umum, jaminan kesehatan, bantuan lainnya dan pembangunan daerah tersebut sehingga terciptanya lapangan kerja yang baru. Hal ini menunjukan bahwa nantinya lapan kerja tersebut akan membantu pendapatan masyarakat. Poker Online
Keempat, fungsi stabilisasi. Fungsi ini adalah menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi atau deflasi, dimana terjadinya kenaikan atau penurunan harga barang.
4. Jenis-jenis pajak
Membayar pajak tidak bisa sekedar membayar. Pajak memiliki klasifikasi dan jenis yang beragam. Namun, pada dasarnya jenis pajak terbagi menurut sifat, subjek dan objek, dan lokasi pemungutannya.
Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yakni pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung berarti pajak dibebankan kepada wajib pajak secara berkala. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung. Sementara, pajak tidak langsung berarti pajak yang hanya di kenakan saat waktu tertentu. Misalnya, pajak penjualan barang mewah hanya terjadi apabila pemilik menjual barang mewahnya.
Menurut subjek dan objek, pajak di bagi menjadi dua sesuai dengan namanya. Pajak subjektif berarti pajak yang di bebankan kepada subjek. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak kekayaan. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang di kenakan atas sebuah objek. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea cuka, dan lain-lain.
Menurut lokasi pemungutannya, berarti pajak diklasifikasikan dari segi pemungutannya, dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jika dari pemerintah daerah, pajak dipungut dari masyarakat dalam wilayah pemerintahan daerah tersebut. Contohnya adalah pajak tempat hiburan, pajak restoran, pajak objek wisata, dan lain-lain. Berbeda halnya dengan pemerintah pusat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masuk ke dalam jenis ini.
Semua pajak ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lalu nantinya akan disetorkan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk dikelola menjadi pengeluaran negara yang efektif dan berguna bagi masyarakat
